“NEOLIBERALISME DAN PENERAPANNYA di INDONESIA TAHUN 1990-2013”
Makalah
UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH
Sejarah Perekonomian
yang dibina oleh bapak Hariyono,Drs,M.Pd,Dr.,Prof dan ibu Indah
W.P Utami S.Pd.,S.Hum,M.Pd
oleh:
Rizal Lutfi Ansori 1107314355553
1.Pendahaluan
1.1 Latar
Belakang
Neoliberalisme
adalah suatu paham ekonomi yang sekarang diterapkan setelah era liberalisme dan
kapitalisme. Paham ini berkembang pesat sedemikian rupa. Seiring dengan
globalisasi neoliberalisme ini semakin merajalela. Bisa dikatakan Indonesia
masuk era neoliberalisme ketika masa orde baru. Karena pada masa tersebut
pembangunan-pembangunan negara ini berasal dari dana hutang luar negeri.
Hutang-hutang luar negeri mayoritas didapt dari IMF dan Bank Dunia. Ironnisnya
dalam peminjaman tersebut terdapat hal hal yang dibalik pinjaman terebut ada
hal yang harus disepakati yauitu Indonesia harus ikut dalam pasar bebas global.
Sehingga masuklah indonesia dalam neoliberalisme.
Dalam
prakteknya di Indonesia Neoliberalisme ini banyak merugikan masyarakat
Indonesia. Karena dalam pasar bebas,mekanisme pasar lah yang mengatur harga.
Mekanisme pasar sendiri dikuasai oleh pemilik modal besar,sedangkan masyarakat
Indonesia sendiri berada pada posisi pemilik modal kecil. Serta juga dalam neoleberalisme semua hal dikaitkan
dengan ekonomi. Bahkan pendidikan,dan kesehatan hal yang vital di masyarakat
juga turut dijadikan komodti ekonomi. Dan banyak hal lagi yang saya akan
paparkan di pembahasan.
Dari
sedikit ulasan diatas saya tertarik untuk membahas Neoliberalisme dalam tugas
akhir mata kuliah sejarah perekonomian dengan judul “NEOLIBERALISME DAN PENERAPANNYA di INDONESIA TAHUN 1990-2013”
|
1.2 Rumusan
Masalah
1.
Apakah yang dimaksud dengan
neoliberalisme?
2.
Badan badan apakah dibalik Neoliberalisme
di Indonesia?
3.
Bagaimanakah jalannya Neoliberalisme di
indonesia tahun 1990-2013?
1.3 Tujuan
1.
Untuk mengetahui apa itu neoliberalisme
2.
Untuk mengetahui badan badan apa saja
dibalik Neoliberalisme
3.
Untuk mengetahui jalannya Neoliberalisme
di indonesia tahun 1990-2013
1.4 Metode
Penelitian
·
Mengunakan Metode kepustakaan dan media
online dengan membaca sumber sumber dari buku buku sebagai acuan serta sumber
sumber lain dari media online sebagai tambahan paparan di tugas ini
|
2.1Neoliberalisme
Neoliberalisme
sebagai gagasan yang sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan bagian dari
perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme. Sehingga konsep ini merupakan
kelanjutan dari konsep liberalisme, seperti kapitalisme sendiri yang di
definisikan sebagai formasi sosial (Rizky, 2008 : 230-231).
Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem
Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN,
Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara
dalam layanan sosial. Paham ini dikembangkan oleh amerika serikat pada sekitar
tahun 1980. Amerika membuat suatu badan badan yang berkedok dua. Amerika
menggembor-gemborkan badan tersebut sebagai pembantu perekonomian bagi negara
lain khususnya negara berkembang. Namun kenyataannya badan tersebut malah
mengendalikan ekonomi negara yang mengikuti badan tersebut. Lembaga Utama yang
menjalankan Neoliberalisme adalah IMF, World Bank, dan WTO. Di bawahnya ada
lembaga lain seperti ADB.
Sistem
dari neoliberalisme adalah pasar bebas dimana negara tidak bisa ikut campur
dalam pasar bebas tersebut. Didaam pasar bebas yang menguasai adalah mekanisme
pasar dan pemodal besar. Baswir mengatakan Neoliberalisme pada dasarnya sangat
memuliakan mekanisme pasar. Campur tangan negara dalam bidang
perekonomian,walaupun diakui diperlukan, harus dibatasi hanya sebagai penertib
bekerjanya mekanisme pasar(Baswir,2009:4).
|
Satu
kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan
penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi
mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam
pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan
nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu
cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel
pasar dianggap salah. Ini jelas sudah merubah fungsi dari poliitik sebenarnya.
Para pemegang politik seharusnya mengatur pasar namun terbalik pasar yang
menguasai politik. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang politik seharusnya
untuk mengendalikan pasar namun sebaliknya kebijkan yang dikeluarkan adalah
kebijakan yang melindungi pemodal besar dan rak berpihak kepada pemodal kecil.
Negara-negara
besar yang menguasai liberalisme memanfaatkan krisis-krsis moneter yang terjadi
pada negara-negara berkembang di seluruh dunia. Para negara besar khususnya
Amerika dan Inggris berlagak sebagai penyelamat negara-negara berkembang yang
tengah mengalami krisis moneter. Mereka datang datang dengan membawa setumpuk
program yang dari kasat mata dapat mengatasi krisis yang dialami oleh negara
tersebut. Memang benar jika tidak diatasi krisis suatu negara maka krisis
tersebut cepat atau lambat akan merembet ke negara lain sehingga akan
mengakibatan kekacauan perekonomian global. Namun alih alih menyelamatkan
negara tersebut, yang terjadi negara tersebut jauh jatuh dalam masalah yang
lebih besar.
Saat
ini neoliberilisme berhasil menjadi suatu tata dunia ekonomi politik baru.
Arsitektur dunia ini diterapkan dalam suatu kesepakatan yang dikenal sebagai The Neoliberal Wangshinton Consensus,kesepakatan
dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi
internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi kebijakan dalam
membentuk opini secara global (Fakih,2004:56).
|
Memang
benar dengan menggunakan sistem neoliberalisme negara-negara yang mengalami
krisis ini bisa keluar dari krisis moneter yang dialaminya. Namun efeknya
mereka terlilit utang yng angat besar kepada badan keuangan global seperti IMF.
Selain melunasi utang yang sangat besar para anggota juka dibebankan biaya
keanggotaan yang juga besar. Konsepnya dalam perjanjian mengikat dan cenderung
perjanjian politik tersebut guna menguasai negara berkembang tersebut. Lebih
parahnya lagi apabila negara berkembang tersebut tidak bisa mengembalikan
sesuai jadwal maka akan dilakukan lagi perjanjian ulang yang kelihatannya
memudahkan negara berkembang tersebut dalam melunasi hutang tersebut. Namun
sejalan dengan itu terjadi perjanjian politik yang jauh lebih mengikat demi negara
besar menguasai negara berkembang. Jelas sistem ini lebih merugikan negara
berkembang. Negara berkembang hanya mendapatkan efek positif sementara
didapan,namun dibelakangnya mendapatkan efek negataif yang sangat lama.
Setelah
dapat melunasi hutang tersebut belum bisa dibilang lepas dari kekuasaan negara
besar. Karena didalam menjadi kententuan menjadi anggota badan tersebut juga
disertakan biasanya ketentuan dimana negara anggota tidak boleh mengeluarkan
kebijakan yang tidak sesuai sejalan dengan jalan badan tersebut.
2.2 Badan-badan
Neoliberalisme.
|
Pendirian
WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan “Uruguay Round” (1986-1994)
serta perundingan sebelumnya di bawah “General Agreement on Tariffs and Trade”
(GATT). WTO saat ini terdiri atas 153 negara anggota, dimana 117 di antaranya
merupakan Negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini, WTO
menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah “Doha Development
Agenda” (DDA) yang dimulai tahun 2001.(online, http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13&P=Multilateral&l=id,diakses
pada 3 desember 2013)
Tugas WTO World Trade Organization (WTO)
1. Mendorong perdagangan bebas,
dengan mengurangi dan menghilangkan
hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non tarif (misalnya regulasi)
2. Menyediakan forum perundingan
perdagangan internasional
3. Penyelesaian sengketa dagang
4. Memantau kebijakan perdagangan di
negara-negara anggota.
Peran WTO adalah mengatur jalannya perdagangan di dunia.
Badan ini terlihat dari tugasnya WTO bertugas sebagai pembentuk kebijakan
ekonomi suatu negara secara langsung. Jelas apabila suatu negara anggota WTO
membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan kebijakan WTO maka akan mendpatkan
sangsi. Ini jelas sebagai negara terdapat hak hak yang dilanggar oleh WTO.
|
Salah
satu peran kunci IMF dalam perekonomian global adalah sebagai pemberi pinjaman
kepada negara-negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.IMF memberikan
pinjaman dengan dana yang diinvestasikan oleh negara-negara anggotanya.IMF juga
memfasilitasi kelancaran pertukaran mata uang di seluruh dunia, mempromosikan
perdagangan internasional, mengawasi kesehatan ekonomi internasional, serta
mengadakan pertemuan rutin bagi negara-negara anggota untuk membahas isu-isu
penting.
Setiap
negara anggota di IMF diberikan kuota yang didasarkan pada faktor-faktor
seperti kekuatan ekonomi dan stabilitas pemerintahannya.Kuota menentukan peran
serta jumlah uang yang bisa dipinjam oleh suatu negara. Pinjaman
IMF biasanya datang dengan syarat yang dikenal sebagai kondisionalitas yang
dianggap sebagian pihak bersifat eksploitatif atau tidak produktif.Berbagai
persyaratan dinilai menimbulkan beban yang tidak adil pada penerima pinjaman
IMF. Selain itu, IMF juga dianggap sering mendikte kebijakan nasional suatu
negara yang belum tentu menguntungkan penduduknya.
Kebijakan
IMF untuk mendikte kebijakan nasional sangat merugikan bagi negara anggota.
Karena kebijakan bukan hanya kebijakan ekonomi tetapi hampir semua bidang di
ekonomikan. Seperti kebijakan pengekonomian bidang kesehatan dan pendidikan
jelas sangat merugikan masyrakat.
Berbagai
persyaratan dinilai menimbulkan beban yang tidak adil pada penerima pinjaman
IMF. Selain itu, IMF juga dianggap sering mendikte kebijakan nasional suatu
negara yang belum tentu menguntungkan penduduknya.
Diantara
semua keberatan, yang paling menonjol adalah IMF biasanya mensyaratkan program
Structural Adjustment yang memaksa penerima bantuan untuk membuka perdagangan
bebas, kadang-kadang dengan syarat yang tidak menguntungkan.
|
2.3 Neoliberalisme di
Indonesia.
Awal Indonesia masuk dunia Neoliberalisme ketika terjadi
krisis moneter 1998. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah.
Tinngginya krisis ekonomi terlihat dari laju inflasi yang juga tinggi pada
tahun 1998. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan
tabungan,berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar
negeri serta terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi.
Ini mengakibatkan terjadi bukan hanya krisis dibidang
ekonomi saja ini juga berimbas ke sektor lain seperti sosial dan hukum. Ini
mengakibatkan terjadinya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sehingga
terjadilah Reformasi. Sebenarnya IMF telah msuk Indonesia sejak sebelum
reformasi. Karena pada masa orde baru pembangunan yang dibuat oleh Presiden
memakai dana hutang luar negeri
Ini
mengkibatkan sejak masa orde baru telah muncul izin izin perusahaan asing besar
menguasai Sumber daya alam Indonesia. Serta kebijakan ekonomi juga yang
mempermudah ekonomi asing masuk ke Indonesia. Contoh perusahaan asing yang
menguasai SDA Indonesia adalah PT. Freeport yang menguasai gunung emas di
papua. Padahal dalam UUD 1945 sumber daya alam dikuasai negara. Jika
gunung-gunung emas itu dikelola oleh negara pastilah negara ini akan menjadi
negara maju. Bahkan papua juga akan menjadi pulau yang maju seperti terlihat
dari kompleks pt freport yang menyerupai kota maju apadahal ada di tengah hutan
namun di kota-kota besar di papua jauh dibawah kompleks frepot dalam bidang
kemajuan.
|
Menurut harian
kompas online - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (Seknas Fitra) mendesak DPR untuk membuka mata dan menggugat
pemerintah terkait pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan pada Dana
Moneter Internasional (IMF) sebesar Rp 38 triliun. Fitra menduga dana tersebut
berasal dari anggaran siluman dan diputuskan tanpa melibatkan parlemen.
Direktur
Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi menuturkan, tidak ada anggaran
itu pada APBN 2012 dan 2013. Meski begitu, pemerintah tetap akan membayar
sesuai dengan Surat Menteri Keuangaan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor
S-303/MK.01/2012 tertanggal 12 April 2013.
Sumber dana
pembayaran kouta ke 14 itu, kata Uchok, akan dilakukan oleh BI dengan
menggunakan cadangan devisa. Sebagai legalisasinya, Kementerian Keuangan bersama
BI sedang melakukan revisi PP No.1/1967 yang telah mendapat persetujuan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor
B-958/M. Sesneg/D-4/PU.02/07/2012 pada 23 Juli 2012.
"Itu
mengkonfirmasikan kepada publik bahwa pembayaran ke IMF adalah anggaran siluman
karena belum mendapat persetujuan dari DPR. Kami minta DPR menggugat secara
hukum dan politik," kata Uchok dalam pernyataan tertulisnya, Minggu
(16/6/2013).
Menurut Uchok,
seandainya pembayaran kepada IMF tetap dilaksanakan, pemerintah sama dengan
sengaja menginjak-injak hak budget DPR. Selain itu, pemerintah juga dianggap
telah membajak cadangan devisa negara untuk kepentingaan IMF.
"Ternyata,
pemerintah lebih murah hati kepada IMF dibanding kepada rakyat sendiri. Lihat
saja, IMF mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 38,1 triliun, dan rakyat hanya
mendapat Rp 9,3 triliun melaui BLSM (bantuaan langsung sementara
masyarakat)," ujarnya(.)
Dari
paparan data diatas jelas pemerintah lebih mempriotaskan IMF daripada masyrakat.
Padahal di Indonesia masyrakat sedang
membutuhkan dana yang juga sangat besar. Daripada mendahulukan IMF bukankah
lebih baik membuat dana diatas untuk mensejahterakan masyrakat di bidang
kesehatan dan pendidikan. Yang saat ini jika masyrakat membutuhkan Kesehatan
dan pendidikan yang berkualitas maka dibutuhkan dana yang sangat besar.
|
Jelas
adanya WTO ini merupakan saingan
bagi masyrakat Indonesia sendiri. Banyak petani petani yang mengeluh harga
barang dagangan impor lebih murah daripada dagangan mereka. Ini jelas merugikan
masyarakat negara kita sendiri. Ini terjadi karena pada pasar bebas pemilik
modal yang besar adalah yang menang di pasar bebas. Namun ironisnya adalah
masyarakat negara kita adalah pemodal kecil sehingga kesulitan dalam
pasar.sedangkan pemilik modal besar adalah asing jelas masyrakat disni yang
dirugikan.
Hal
yang mrugikan lagi dari neoliberalisme adalah subsidi yang semakin jauh semakin
dikurangi. Bisa dilihat pada BBM,TDA, TDL bisa dipastikan perlahan-lahan
berkurang. Sebagai contoh BBM, harga BBM di Indonesia adalah mengikuti harga
pasar. Ironisnya negara kita adalah negara penghasil minyak. Namun ironisnya
negara kita bukan sepenuhnya pengolah perminyakan di Indonesia. Tujuan dari
badan badan Neoliberalisme juga mengurangi hambatan bagi pasar modal. Subsidi
sendiri merupakan hambatan mekanisme pasar. Karena dalam neoliberalisme
pasarlah yang mengatur harga tampa adanya peran pemerintah.
|
Peran negara
dalam Neoliberlisme ini hampir sangat kecil. Karena dalam konsep Neoleiberal
sendiri mekanisme pasar lah yang mengatur jalannya perekonomian. Pemerintah
sendiri dianggap penghalang oleh kaum neoliberalisme karena pemerintah bisa
mengeluarkan kebijakan kebijakan yang mengganggu mekanisme pasar. Namun cara
yang dipakai untuk mengurangi peran pemerintah sangatlah ampuh. Caranya dalam
pemberian hutang dulu juga ada syarat-syarat dan perjanjian politik yang pihak
neolib dapat mengatur kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Budaya Korupsi
budaya korupsi sendiri dimanfaatkan oleh pihak asing dalam melancarkan peijinan
untuk bisnis asing di Indonesia. Banyak Kebijakan kebijakan yang dibuat
pemerintah yang dibeli oleh pihak asing. Serta perijinan perijinan yang
sensisitif pun dapat dibeli oleh mereka pemilik modal besar. Banyak izin izin
seperti perubahan pasar traditional yanng diganti menjadi pasar modern oleh
investor asing ini jelas sangatlah tidak mungkin akan mensejahterakan pedagang
pedagan kecil yang berjualan di pasar tradtional. Banyak juga perijinan perijinan serta sengketa sengketa yang mengindikasikan
adanya uang saku dari pihak asing untuk mempermudah bisnisnya di Indonesia.
Berikut ringkasan ide pokok dan
agenda utama dalam neoliberalisme:
Ide pokok Neoliberalisme yang
awal
|
Agenda utama neoliberalisme saat
ini
|
||
|
§ Disiplin fiskal
§ Peninjauan ulang prioritas pengeluaran pemerintah
§ Reformasi perpajakan
§
§ Stabilitas nilai tukar yang kompetitif
§ Liberalisasi keuangan dan penghapusan hambatan PMA
§ Liberalisasi perdagangan
§ Privatisasi BUMN
§ Deregulasi
§ Mengamankan hak milik
|
Sumber: Todaro
(2002), Baswir (2006) dan Risky (2008 :
245), dengan perubahan
Penerapan
Neoliberalisme di indonesia berdampak secara umum sebagai berikut:
a. Pasar yang berkuasa.
Membebaskan
kegiatan swasta dari peraturan dan kebijakan pemerintah, walaupun kegiatan swasta
tersebut membawa dampak yang sangat buruk terhadap rakyat dan kehidupan
kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari gencarnya tekanan swasta terhadap
pemerintah untuk memperlemah serikat buruh serta perlu diturunkannya upah
buruh, bebasnya swasta membeli tanah petani seluas-luasnya dan selama-lamanya,
dll.
b. Mengurangi biaya untuk fasilitas dan
pembangunan umum.
Umpamanya
dana untuk pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan pembangungan
daerah secara umum harus dikurangi. Tentu saja orang miskinlah yang akan
terkena dampak yang paling besar.
c. Mencabut peraturan.
|
d. Privatisasi/Swastanisasi
Dengan
alasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada rakyat,
maka perusahaan milik negara harus dijual, termasuk penjualan jenis-jenis usaha
yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya perusahaan air, listrik,
sekolah, rumah sakit, bank dan perkereta-apian. Sektor-sektor ini memang perlu
ditingkatkan pelayanannya kepada rakyat, namun bukan berarti bahwa perusahaan
negara ini harus dijual kepada pihak swasta. Perusahaan milik negara yang sudah
berada di tangan swasta, akhirnya juga mengalami kenaikan ongkos dan biaya yang
harus dibayar oleh rakyat, dimana keuntungan atas kenaikan ongkos dan biaya itu
hanya diperoleh oleh beberapa orang saja.
|
3.Penutup
3.1 Kesimpulan.
Neoliberalisme adalah suatu paham ekonomi yang
bertumpu pada pasar bebas. Semua perekonomian bertumpu pada mekanisme pasar.
Pada umumnya mekanisme pasar dikuasai oleh pemilik modal besar. Sehingga para
pemiilik modal kecil sulit untuk bersaing di paasar bebas. Pada sistem
neoliberalisme peran negara minimal sekali bahkan para pengerak neoliberilasme
menginginkan tidak ada ikut campur terhadap pasar oleh negara. Karena kebjikan
kebijakan negara yang dianggap bertengtangan dengan mekanisme pasar seperti
pajak,subsidi dan lain-lain merupakan penghambat dari mekanisme pasar.
Pada
penerapannya di Indonesia sendiri penerapan neoliberalisme sudah sangat besar
perannya sampai sekarang dalam perekonomian Indonesia. Penerapannya sendiri
bertentangan dengan cita-cita Indonesia sendiri yaitu Mensejahterakan masyrakat
Indonesia. Namun yang sejahtera dalam penerapannya adalah investor asing dan
pemilik modal besar. Masyrakat indonesia yang pada umumnya masih dalam taraf
menengah kebawah belum bisa bersaing dalam perekonomian Neoliberalisme ini.
Buat apa kita merdeka tahun 1945 tapi negara kita dalam pembuatan kebijakan
masih dipengaruhi oleh asing dan SDA kita dikuasai oleh asing. Perlu perubahan
sistem guna mewujudkan cita cita luhur dari founding father kita.
|
Daftar Rujukan
Baswir,
R. 2006. Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
________.
2009. Bahaya Neoliberalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fakih,Mansour.2004.Bebas
dari Neoliberalisme.Yogyakarta:INSIST Press.
Nafis,M.D.,2009.INDONESIA
TERJAJAH-Kuasa Neoliberalisme Atas Daulat Rakyat.Jakarta:INSIDE-Press
Rizky,
A. dan Majidi, N. 2008. Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia. Jakarta: E
Publishing Company.
Todaro,
M.P. dan Smith, S.C. dalam Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. 2003. Terjemahan
Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi 8, jilid 1 dan 2. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Online
online,
http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13&P=Multilateral&l=id,diakses
pada 3 desember 2013.
online,http://www.amazine.co/25015/apa-itu-imf-fakta-sejarah-informasi-lainnya,diakses
pada 4 desember2013/.
online,http://nasional.kompas.com/read/2013/06/16/08563894/RI.Bayar.Rp.38.Triliun.ke.IMF..DPR.Diminta.Buka.Mata,diakses
pada 4 desember 2013 18;50.
No comments:
Post a Comment